Perbedaan Skripsi dan Tesis Hukum: Metode, Isu Hukum, dan Ujian
Jawaban singkat: Skripsi hukum adalah tugas akhir S1 untuk gelar Sarjana Hukum, sedangkan tesis hukum adalah tugas akhir S2 untuk gelar Magister Hukum. Keduanya bisa memakai penelitian normatif atau empiris, tetapi tesis menuntut isu hukum yang lebih kompleks, kerangka teori yang lebih kuat, dan argumentasi yang lebih tajam.
Mahasiswa hukum yang lanjut ke magister sering bertanya seberapa besar lompatan dari skripsi ke tesis.
Artikel ini membahas perbedaan skripsi dan tesis hukum dari sisi jenjang, isu hukum, jenis penelitian, pendekatan, kedalaman analisis, sampai ujian. Ketentuan rinci tetap mengikuti pedoman fakultas hukum masing-masing.
Ringkasan
- Skripsi hukum = tugas akhir S1 (S.H.); tesis hukum = tugas akhir S2 (M.H.).
- Beban minimal: S1 paling sedikit 144 SKS, S2 paling sedikit 36 SKS (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 18–19).
- Jenis penelitian: normatif, empiris, atau gabungan.
- Pendekatan umum: perundang-undangan, kasus, konseptual, historis, dan perbandingan.
- Inti perbedaan skripsi dan tesis hukum ada pada kompleksitas isu dan kedalaman argumentasi.
Apa Itu Skripsi Hukum dan Tesis Hukum?
Skripsi hukum adalah karya ilmiah tugas akhir mahasiswa sarjana ilmu hukum yang menjawab satu isu hukum secara sistematis.
Lulusannya bergelar Sarjana Hukum (S.H.). Pasal 18 Permendiktisaintek 39/2025 menyebut tugas akhir sarjana bisa berupa skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk lain yang sejenis.
Tesis hukum adalah karya ilmiah tugas akhir mahasiswa magister ilmu hukum yang mengkaji isu hukum secara lebih mendalam dan teoretis.
Lulusannya umumnya bergelar Magister Hukum (M.H.). Program terkait seperti magister kenotariatan memakai gelar berbeda sesuai ketentuan kampus.
Tabel Perbedaan Skripsi dan Tesis Hukum
Tabel berikut merangkum perbedaan skripsi dan tesis hukum secara umum. Angka berasal dari regulasi, sedangkan hal lain mengikuti praktik dan pedoman kampus.
| Aspek | Skripsi hukum (S1) | Tesis hukum (S2) |
|---|---|---|
| Gelar | Sarjana Hukum (S.H.) | Magister Hukum (M.H.) |
| Beban belajar minimal | 144 SKS, 8 semester (Pasal 18) | 36 SKS, paling sedikit 3 semester (Pasal 19) |
| Isu hukum | Terbatas dan jelas batasnya | Lebih kompleks, sering lintas bidang atau belum tuntas |
| Kerangka teori | Teori dasar untuk menjawab isu | Teori dipakai dan dikritisi untuk membangun argumen |
| Jenis penelitian | Normatif atau empiris | Normatif, empiris, atau gabungan dengan analisis lebih tajam |
| Pendekatan | Umumnya satu atau dua pendekatan | Sering kombinasi beberapa pendekatan |
| Hasil | Jawaban atas isu hukum | Argumen, konsep, atau gagasan pembaruan hukum |
| Ujian | Sidang skripsi | Ujian tesis; susunan penguji mengikuti aturan kampus |
Apa Itu Isu Hukum dan Mengapa Penting?
Isu hukum adalah persoalan hukum yang hendak dijawab penelitian. Dalam literatur metodologi hukum, isu ini sering berbentuk konflik norma, kekosongan norma, atau norma yang kabur.
Di skripsi, isu hukum biasanya dipersempit pada satu peraturan atau satu jenis kasus. Di tesis, isu hukum boleh lebih luas, tetapi tetap harus tajam dan dapat dijawab.
Isu hukum yang jelas akan menentukan rumusan masalah, pendekatan, dan bahan hukum yang dipakai.
Apa Beda Penelitian Hukum Normatif dan Empiris?
Penelitian hukum normatif mengkaji hukum sebagai norma, seperti peraturan perundang-undangan, asas, doktrin, dan putusan pengadilan.
Bahannya dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Contoh bahan primer adalah undang-undang dan putusan, sedangkan bahan sekunder adalah buku dan artikel hukum.
Penelitian hukum empiris mengkaji bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Datanya diperoleh dari lapangan melalui wawancara, observasi, atau kuesioner.
Ada juga penelitian yang menggabungkan keduanya, sering disebut penelitian normatif-empiris atau sosio-legal. Model ini dipakai bila isu hukum perlu dijawab dari sisi norma sekaligus praktik penerapannya di lapangan.
Baik skripsi maupun tesis boleh memakai keduanya. Bedanya, tesis dituntut menjelaskan alasan metodologis dengan lebih kuat.
Pendekatan Apa Saja yang Dipakai dalam Penelitian Hukum?
Literatur metodologi penelitian hukum di Indonesia umumnya menyebut beberapa pendekatan berikut.
- Pendekatan perundang-undangan: menelaah peraturan yang berkaitan dengan isu.
- Pendekatan kasus: menelaah putusan pengadilan yang relevan.
- Pendekatan konseptual: berangkat dari doktrin dan pandangan ahli hukum.
- Pendekatan historis: menelusuri perkembangan aturan dari waktu ke waktu.
- Pendekatan perbandingan: membandingkan aturan dengan negara atau sistem hukum lain.
Skripsi biasanya cukup dengan satu atau dua pendekatan. Tesis sering menggabungkan beberapa pendekatan agar argumennya lebih utuh.
Untuk menelusuri peraturan resmi, kamu bisa memakai peraturan.go.id atau JDIH BPK.
Seberapa Dalam Analisis Tesis Hukum Dibandingkan Skripsi?
Perbedaan skripsi dan tesis hukum paling terasa di bab analisis. Skripsi umumnya menjelaskan pengaturan, menerapkannya pada isu, lalu menarik kesimpulan.
Tesis diharapkan melangkah lebih jauh dengan menilai ketepatan aturan, membandingkan argumen yang bertentangan, dan menawarkan gagasan perbaikan.
Misalnya, skripsi bisa menjelaskan bagaimana suatu ketentuan diterapkan dalam putusan. Tesis bisa menguji apakah ketentuan itu konsisten dengan asas hukum dan merumuskan model pengaturan yang lebih baik.
Seperti Apa Contoh Rumusan Masalah Skripsi dan Tesis Hukum?
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk menunjukkan perbedaan level analisis. Jangan dipakai mentah-mentah sebagai judul.
| Bidang | Contoh rumusan skripsi (S1) | Contoh rumusan tesis (S2) |
|---|---|---|
| Hukum perdata | Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli daring menurut peraturan yang berlaku? | Bagaimana model pengaturan tanggung jawab platform digital yang ideal untuk melindungi konsumen? |
| Hukum pidana | Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam putusan perkara tertentu di pengadilan negeri? | Bagaimana konsistensi pertimbangan hakim dalam putusan sejenis dan implikasinya bagi kepastian hukum? |
| Hukum tata negara | Bagaimana kewenangan suatu lembaga negara menurut undang-undang? | Bagaimana penataan ulang kewenangan lembaga negara agar sejalan dengan prinsip checks and balances? |
Bagaimana Ujian Skripsi dan Tesis Hukum?
Skripsi hukum diuji dalam sidang skripsi di depan dosen penguji. Penguji biasanya menanyakan isu hukum, dasar hukum, dan konsistensi kesimpulan.
Tesis hukum diuji dalam ujian tesis, yang di banyak kampus didahului seminar proposal dan seminar hasil. Susunan penguji dan tahapannya ditetapkan pedoman program magister masing-masing.
Gambaran umum alur sidang S1 bisa kamu baca di artikel seminar hasil dan sidang skripsi.
Bagaimana Struktur Bab Skripsi dan Tesis Hukum?
Susunan bab ditetapkan pedoman fakultas, tetapi pola umumnya mirip di kedua jenjang. Perbedaannya ada pada isi dan kedalaman tiap bagian.
| Bagian | Isi umum | Penekanan di tesis |
|---|---|---|
| Pendahuluan | Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode | Orisinalitas penelitian dan posisi terhadap penelitian terdahulu |
| Tinjauan pustaka / kerangka teori | Konsep dan teori yang relevan | Teori dipakai sebagai pisau analisis, bukan sekadar definisi |
| Pembahasan | Analisis isu hukum berdasarkan bahan hukum atau data | Analisis kritis dan gagasan pembaruan |
| Penutup | Kesimpulan dan saran | Saran yang dapat ditindaklanjuti pembentuk aturan atau penegak hukum |
Bagian orisinalitas penelitian di tesis biasanya membandingkan karyamu dengan tesis, disertasi, atau artikel yang membahas isu serupa.
Tujuannya menunjukkan apa yang baru, entah dari sisi isu, pendekatan, atau rekomendasi.
Bagaimana Hierarki Peraturan Dipakai dalam Analisis?
Hampir semua penelitian hukum normatif bersentuhan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi;
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Di skripsi, hierarki sering dipakai untuk menjelaskan dasar hukum suatu ketentuan. Di tesis, hierarki juga dipakai untuk menguji konflik norma antarperaturan.
Apa Kesalahan Umum dalam Skripsi dan Tesis Hukum?
- Isu hukum terlalu luas sehingga analisis menjadi dangkal.
- Pendekatan disebut di metode, tetapi tidak dipakai di pembahasan.
- Mengutip peraturan yang sudah dicabut atau diubah.
- Mencampur penelitian normatif dan empiris tanpa alasan yang jelas.
- Kesimpulan tidak menjawab rumusan masalah secara langsung.
Kesalahan mengutip aturan lama cukup sering terjadi. Biasakan memeriksa status peraturan di basis data resmi sebelum menulis.
Bagaimana Memilih Topik Tesis Hukum?
Topik tesis hukum yang baik biasanya lahir dari masalah nyata: aturan yang saling bertentangan, putusan yang tidak konsisten, atau aturan baru yang belum diuji penerapannya.
Mulailah dari bidang yang kamu kuasai sejak S1 atau dari pengalaman kerja. Banyak mahasiswa magister hukum bekerja sebagai advokat, aparatur, atau staf legal, dan pengalaman itu bisa menjadi sumber isu.
Setelah itu, uji topikmu dengan tiga pertanyaan sederhana. Apakah isu hukumnya jelas, apakah bahan hukumnya tersedia, dan apakah ada ruang untuk gagasan baru?
Jika jawabannya ya, topik itu layak dibawa ke pembimbing. Di sinilah perbedaan skripsi dan tesis hukum mulai terasa, karena pembimbing magister akan menanyakan kontribusi pemikiranmu, bukan sekadar kelengkapan dasar hukum.
Simpan juga daftar penelitian terdahulu sejak awal. Daftar ini akan sangat berguna saat menyusun bagian orisinalitas penelitian.
Apa Tips Beralih dari Skripsi ke Tesis Hukum?
- Baca ulang saran penelitian di skripsimu; sering ada isu yang belum tuntas.
- Perkuat penguasaan teori hukum, bukan hanya pasal.
- Biasakan membaca putusan dan artikel jurnal hukum terbaru.
- Tentukan pendekatan sejak proposal agar bahan hukum terkumpul terarah.
- Catat setiap sumber dengan rapi untuk menghindari kesalahan sitasi.
- Diskusikan rencana pendekatan dengan calon pembimbing sebelum proposal diajukan secara resmi.
Butuh Teman Diskusi untuk Skripsi atau Tesis Hukum?
Untuk mahasiswa S1, kamu bisa membaca panduan konsultasi skripsi hukum atau memakai bimbingan skripsi.
Untuk mahasiswa magister, bimbingan tesis mempertemukanmu dengan dosen terdaftar. Naskah tetap kamu tulis sendiri; dosen membantu lewat diskusi dan masukan.
Ingin membandingkan dengan jenjang lain? Baca perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi serta perbedaan tesis dan disertasi.
FAQ Perbedaan Skripsi dan Tesis Hukum
Apa perbedaan skripsi dan tesis hukum?
Skripsi hukum adalah tugas akhir S1 untuk gelar Sarjana Hukum, sedangkan tesis hukum adalah tugas akhir S2 untuk gelar Magister Hukum. Tesis menuntut isu yang lebih kompleks, kerangka teori yang lebih kuat, dan argumentasi yang lebih mendalam.
Apa itu penelitian hukum normatif?
Penelitian hukum normatif mengkaji hukum sebagai norma, misalnya peraturan, asas, doktrin, dan putusan. Datanya berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Apa itu penelitian hukum empiris?
Penelitian hukum empiris mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Datanya diperoleh dari lapangan, misalnya wawancara, observasi, atau kuesioner.
Apa saja pendekatan dalam penelitian hukum?
Pendekatan yang sering dipakai antara lain perundang-undangan, kasus, konseptual, historis, dan perbandingan. Pilihan pendekatan harus sesuai dengan isu hukum yang diteliti.
Apakah tesis hukum harus normatif?
Tidak harus. Tesis bisa normatif, empiris, atau gabungan, tergantung isu hukum dan ketentuan program studi.
Apa itu isu hukum?
Isu hukum adalah persoalan hukum yang akan dijawab penelitian, misalnya konflik norma, kekosongan norma, atau norma yang kabur. Isu inilah yang menentukan rumusan masalah dan pendekatan.
Bisakah skripsi hukum dikembangkan menjadi tesis?
Bisa, bila isu hukumnya diperdalam dan analisisnya diperluas sampai setingkat magister. Ikuti ketentuan etika kampus tentang penggunaan karya sendiri yang sudah dinilai.
Berapa lama kuliah Magister Hukum?
Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 19 menetapkan program magister paling sedikit 36 SKS dan 3 semester. Banyak program menjadwalkannya 4 semester.
Sumber
- Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi: Pasal 18, 19, dan 23.
- Database Peraturan Perundang-undangan (peraturan.go.id).
- JDIH BPK.
- Literatur metodologi penelitian hukum, misalnya Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, dan Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif.
Terakhir diperbarui: 30 Oktober 2026. Ditulis oleh Tim Redaksi Dosenik.
